0
Marzuki Alie
DENPASAR - Kedatangan para perwira Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu duntuk menangkap seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kompol Noval Baswedan, disesalkan Ketua DPR Marzuki Alie.
Menurut Marzuki, polisi kurang elok menyelesaikan persoalan ini. Mestinya, pimpinan dua lembaga penegak hukum itu saling berkomunikasi. Apalagi, kata politikus Partai Demokrat itu, Jenderal Polisi Timur Pradopo kenal baik dengan Abraham Samad.
”Saya kira kurang tepat dengan cara itu, seolah-olah terjadi hal luar biasa. Padahal polisi hanya akan memanggil anggotanya,” ujar Marzuki usai menerima “baju kejujuran” yang diserahkan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, di Denpasar, Bali, Minggu (7/10/2012).
Dia melanjutkan, Kapolri seharusnya bisa menelefon Ketua KPK dan menginformasikan akan memanggil anggotanya karena terlibat masalah hukum.
”Itu sangat elegan sekali, sehingga tak menimbulkan persoalan seperti sekarang,” kata Marzuki.
Dia mengajak kedua lembaga bisa melepas ego masing-masing dalam menyelesaikan kasus tersebut.
”Mari kita lepas ego masing-masing institusi, sebaliknya berpikir untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Terkait masalah itu pula, sambung Marzuki, Komisi III, akan melakukan mediasi KPK-Polri pada pekan ketiga bulan ini
.
0
Marzuki Alie: Cara Polisi Tangkap Penyidik KPK Kurang Elok
Marzuki Alie (Foto: Koran SI)
DENPASAR - Kedatangan para perwira Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu duntuk menangkap seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kompol Noval Baswedan, disesalkan Ketua DPR Marzuki Alie.
Menurut Marzuki, polisi kurang elok menyelesaikan persoalan ini. Mestinya, pimpinan dua lembaga penegak hukum itu saling berkomunikasi. Apalagi, kata politikus Partai Demokrat itu, Jenderal Polisi Timur Pradopo kenal baik dengan Abraham Samad.
”Saya kira kurang tepat dengan cara itu, seolah-olah terjadi hal luar biasa. Padahal polisi hanya akan memanggil anggotanya,” ujar Marzuki usai menerima “baju kejujuran” yang diserahkan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, di Denpasar, Bali, Minggu (7/10/2012).
Dia melanjutkan, Kapolri seharusnya bisa menelefon Ketua KPK dan menginformasikan akan memanggil anggotanya karena terlibat masalah hukum.
”Itu sangat elegan sekali, sehingga tak menimbulkan persoalan seperti sekarang,” kata Marzuki.
Dia mengajak kedua lembaga bisa melepas ego masing-masing dalam menyelesaikan kasus tersebut.
”Mari kita lepas ego masing-masing institusi, sebaliknya berpikir untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Terkait masalah itu pula, sambung Marzuki, Komisi III, akan melakukan mediasi KPK-Polri pada pekan ketiga bulan ini
.
0
JAKARTA - Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini seharusnya melakukan pertemuan untuk membicarakan solusi mengatasi ketegangan diantara kedua lembaga hukum itu. Namun pertemuan tersebut batal lantaran beberapa pimpinan KPK tidak berada di Jakarta.
"Kemudian setelah mendapatkan laporan yang seharusnya diharapkan pada hari ini, Kapolri bertemu dengan pimpinan KPK tetapi ada informasi bahwa pertemuan itu tidak bisa dilakukan hari ini karena beberapa pimpinan KPK ada di luar kota," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012).
Menurut Sudi, saat ini yang perlu diketahui adalah bagaimana Kapolri dengan KPK dapat bekerjasama mencari solusi dan lebih bergiat untuk meningkatkan atau mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.
"Hari ini Presiden dilapori ternyata memang pertemuan antara Kapolri dan KPK belum dapat dilakukan, oleh karena itu diharapkan, mereka sudah berjanji untuk pertemuan antara KPK dan dengan Kapolri akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 8 Oktober," bebernya.
0
Foto:
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai ketegangan antara dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia.
"Presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan masyarakat, agar presiden mengambil alih. Tapi tentu sebelum presiden mengambil alih tentu harus dikedepankan upaya-upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai dengan UU yang berlaku atau MoU yang telah diadakan atau yang selama ini telah disepakati bersama untuk menanganai masalah-masalah ini secara langsung," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012)..
Namun lanjut Sudi berhubung perkembangan situasi sudah semakin tidak baik karena banyak yang memanipulasi, maka Presiden akan segera mengambil alih dan akan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Besok hari Senin 8 Oktober atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober," tukasnya.
(crl)
0
Foto:
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai ketegangan antara dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia.
"Presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan masyarakat, agar presiden mengambil alih. Tapi tentu sebelum presiden mengambil alih tentu harus dikedepankan upaya-upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai dengan UU yang berlaku atau MoU yang telah diadakan atau yang selama ini telah disepakati bersama untuk menanganai masalah-masalah ini secara langsung," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012)..
Namun lanjut Sudi berhubung perkembangan situasi sudah semakin tidak baik karena banyak yang memanipulasi, maka Presiden akan segera mengambil alih dan akan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Besok hari Senin 8 Oktober atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober," tukasnya.
(crl)
0
Foto:
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai ketegangan antara dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia.
"Presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan masyarakat, agar presiden mengambil alih. Tapi tentu sebelum presiden mengambil alih tentu harus dikedepankan upaya-upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai dengan UU yang berlaku atau MoU yang telah diadakan atau yang selama ini telah disepakati bersama untuk menanganai masalah-masalah ini secara langsung," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012)..
Namun lanjut Sudi berhubung perkembangan situasi sudah semakin tidak baik karena banyak yang memanipulasi, maka Presiden akan segera mengambil alih dan akan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Besok hari Senin 8 Oktober atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober," tukasnya.
(crl)
0
SBY Pilih Bersikap Usai KPK-Polri Bertemu
Foto: (dok okezone)
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai ketegangan antara dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia.
"Presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan masyarakat, agar presiden mengambil alih. Tapi tentu sebelum presiden mengambil alih tentu harus dikedepankan upaya-upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai dengan UU yang berlaku atau MoU yang telah diadakan atau yang selama ini telah disepakati bersama untuk menanganai masalah-masalah ini secara langsung," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012)..
Namun lanjut Sudi berhubung perkembangan situasi sudah semakin tidak baik karena banyak yang memanipulasi, maka Presiden akan segera mengambil alih dan akan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Besok hari Senin 8 Oktober atau paling lambat Selasa siang 9 Oktober," tukasnya.
(crl)
