Motor bodong hingga motor Ninja disita dari razia balap liar

 

Razia balap liar dan geng motor yang digelar petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Pom TNI malam tadi hingga dini hari tadi membuahkan hasil. Dari beberapa titik lokasi razia, sejumlah motor yang dipakai balap liar diamankan petugas.

Seperti dilansir akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, Minggu (19/5), salah satu lokasi yang dirazia adalah di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Motor bodong jenis bebek yang dimodifikasi untuk balap liar diangkut petugas.

Sementara dari razia di kawasan Senayan, beberapa motor Ninja diamankan karena dipakai untuk adu kebut di jalan raya.

Sebelumnya, apel siaga digelar di lapangan parkir Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (18/5) malam dipimpin oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Chryshnanda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, lokasi penertiban balap liar dan geng motor dilakukan di wilayah hukum Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

"Peserta apel POM TNI, Polri Restro Jakpus, Restro Jaktim, dan satuan-satuan Polda Metro Jaya. Jumlah 643 personel," jelasnya melalui pesan singkat.

Continue Reading

Situs Polri kembali diretas, RI siaga cyber crime

 

 

 

Kepolisian Republik Indonesia Divisi Hukum di laman http://divkum.polri.go.id benar-benar dibombardir serangan dedemit dunia maya.

Situs tersebut juga sudah disusupi peretas pada dua hari kemarin. Sampai berita ini diturunkan, yaitu Sabtu (18/5) pukul 18:22 WIB, situs tersebut masih tidak bisa diakses.

Begitu situs dibuka, yang tampil adalah gambar kartun polisi dan tulisan "hacked by larcenciels." Di bawah tulisan tersebut terdapat juga tulisan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Ada juga sejenis tulisan bernada protes bahwa "heker 6 tahun penjara, nyuri sandal 3 tahun penjara, koruptor 2 tahun penjara, dan anak menteri nabrak tewas 1 tahun penjara"

Sepertinya, peretasan tersebut merupakan balas dendam atas hukuman yang diberikan Wildan, sang peretas situs Presiden SBY.

Sebagian kalangan menilai kisah peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di presidensby.info, Wildan Yani Ashari, yang akhirnya mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, perlu diwaspadai dampak luasnya.

Menurut Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, serangan-serangan hacker yang terjadi terhadap situs Kepolisian RI dan juga Kementerian Pertahanan, bukan tidak mungkin dikarenakan imbas kasus Wildan, yang ternyata dibohongi karena sebelumnya disebutkan beberapa pihak dari pemerintah dan DPR untuk dibina. "Karena ternyata, Wildan dibina di Lembaga Pemasyarakatan dan harus menjalani persidangan, sehingga Indonesia patut mewaspadai serangan cyber crime selanjutnya," tuturnya.

Continue Reading

Peningkatan kualitas PNS jangan hanya gembar gembor

Pemerintah saat ini sedang menggodok Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan ini, pemerintah merencanakan mengubah sistem penggajian PNS dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja.
Sistem gaji yang baru ini akan mengacu kepada single salary sistem, yakni gaji sebagai komponen utama dan jumlah tunjangan akan dikurangi. Direktur Indef Eni Sri Hartati mendukung rencana ini.
Menurutnya, sistem penggajian berbasis kinerja diyakini mampu meningkatkan kualitas serta kinerja PNS. Saat ini semua PNS, baik yang malas maupun yang rajin, mendapatkan gaji yang sama.
"Itu yang dari dulu kita nantikan dari reformasi birokrasi. Ini yang ingin kita dengarkan," ucap Eni kepada merdeka.com, Minggu, (19/5).
Dalam aturan ini juga memungkinkan pemerintah untuk memecat PNS yang tidak menunjukkan kualitas kerja selama empat tahun. Eni sangat berharap peningkatan kinerja PNS tidak hanya sekadar wacana saja. Kualitas PNS dinilai masih sangat jauh dari yang diharapkan, masih banyak PNS yang bekerja yang tidak mempunyai rasa memiliki sehingga tidak bekerja dengan maksimal.
"Harus diimplementasikan. Kalau hanya gembar-gembor saja tidak ada program yang jelas. Kita butuhkan dalam kebijakan bukan wacana. Kita butuh action. Itu yang akan terimplementasi di lapangan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan akan memecat PNS yang tidak meningkatkan kinerja dalam waktu empat tahun.
Sebelum dikeluarkan, PNS akan mendapatkan peringatan pertama apabila dalam waktu tiga tahun tidak menunjukkan performa yang meningkat. Penilaian akan didasarkan pada Satuan Kinerja Pegawai di tiap instansi.
"Kita akan mulai menerapkan, setiap orang punya satuan kinerja individu, penentuan kinerja, ada Satuan Kinerja Individu dan Satuan Kinerja Pegawai 3 tahun berturut-turut tidak perform dia diberikan peringatan satu, tahun keempat tidak lulus bisa diberhentikan," ujar dia saat menghadiri seminar dengan topik membangun birokrat yang berkualitas melalui perubahan di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Continue Reading

4 Bantahan Luthfi Hasan Ishaaq terlibat suap daging impor

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo

Luthfi Hasan Ishaaq. ©2013
Sidang lanjutan perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi atas dua terdakwa, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/5). Di antara saksi adalah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Saksi lain adalah Elda Devianne Adiningrat (Komisaris Radina Niaga Mulia) dan Maria Elizabeth (Dirut Indoguna Utama). Kesaksian Luthfi dan Fathanah perlu untuk dikonfrontir dengan Elda dan Maria.

Sebelumnya, mentan Suswono, Luthfi, Fathanah, Elda dan Maria disebut-sebut mengikuti pertemuan pembahasan kuota impor di hotel Aryaduta. Menurut Maria, dalam kesaksian dirinya di persidangan sebelumnya, ibu dari Arya Abdi ini mengaku membahas peredaran daging celeng.

Maria mengaku uang Rp 1 miliar itu merupakan sumbangan untuk kemanusiaan, bukan terkait pengurusan kuota impor daging.

"AF minta tolong bantuan kemanusiaan untuk Papua dan Safari Dakwah PKS," ujar Maria.

Maria juga mengungkapkan beberapa kali Fathanah meminta uang kepada Maria melalui Elda untuk pengurusan kuota impor. Fathanah kemudian mengajukannya kepada para petinggi PKS termasuk Luthfi. Usai rapat di Lembang, Hilmi Aminuddin, Luthfi dan Mentan Suswono sepakat untuk membantu Indoguna Utama untuk menambah kuota. Namun sebagai gantinya, Maria harus mendukung dana PKS. Luthfi membantah semua tudingan. Berikut 4 bantahan Luthfi sebagai saksi yang dirangkum

Continue Reading