0
0
Razia balap liar dan geng motor yang digelar petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Pom TNI malam tadi hingga dini hari tadi membuahkan hasil. Dari beberapa titik lokasi razia, sejumlah motor yang dipakai balap liar diamankan petugas.
Seperti dilansir akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, Minggu (19/5), salah satu lokasi yang dirazia adalah di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Motor bodong jenis bebek yang dimodifikasi untuk balap liar diangkut petugas.
Sementara dari razia di kawasan Senayan, beberapa motor Ninja diamankan karena dipakai untuk adu kebut di jalan raya.
Sebelumnya, apel siaga digelar di lapangan parkir Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (18/5) malam dipimpin oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Chryshnanda.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, lokasi penertiban balap liar dan geng motor dilakukan di wilayah hukum Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
"Peserta apel POM TNI, Polri Restro Jakpus, Restro Jaktim, dan satuan-satuan Polda Metro Jaya. Jumlah 643 personel," jelasnya melalui pesan singkat.
0
Situs tersebut juga sudah disusupi peretas pada dua hari kemarin. Sampai berita ini diturunkan, yaitu Sabtu (18/5) pukul 18:22 WIB, situs tersebut masih tidak bisa diakses.
Begitu situs dibuka, yang tampil adalah gambar kartun polisi dan tulisan "hacked by larcenciels." Di bawah tulisan tersebut terdapat juga tulisan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Ada juga sejenis tulisan bernada protes bahwa "heker 6 tahun penjara, nyuri sandal 3 tahun penjara, koruptor 2 tahun penjara, dan anak menteri nabrak tewas 1 tahun penjara"
Sepertinya, peretasan tersebut merupakan balas dendam atas hukuman yang diberikan Wildan, sang peretas situs Presiden SBY.
Sebagian kalangan menilai kisah peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di presidensby.info, Wildan Yani Ashari, yang akhirnya mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, perlu diwaspadai dampak luasnya.
Menurut Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, serangan-serangan hacker yang terjadi terhadap situs Kepolisian RI dan juga Kementerian Pertahanan, bukan tidak mungkin dikarenakan imbas kasus Wildan, yang ternyata dibohongi karena sebelumnya disebutkan beberapa pihak dari pemerintah dan DPR untuk dibina. "Karena ternyata, Wildan dibina di Lembaga Pemasyarakatan dan harus menjalani persidangan, sehingga Indonesia patut mewaspadai serangan cyber crime selanjutnya," tuturnya.
0
Sistem gaji yang baru ini akan mengacu kepada single salary sistem, yakni gaji sebagai komponen utama dan jumlah tunjangan akan dikurangi. Direktur Indef Eni Sri Hartati mendukung rencana ini.
Menurutnya, sistem penggajian berbasis kinerja diyakini mampu meningkatkan kualitas serta kinerja PNS. Saat ini semua PNS, baik yang malas maupun yang rajin, mendapatkan gaji yang sama.
"Itu yang dari dulu kita nantikan dari reformasi birokrasi. Ini yang ingin kita dengarkan," ucap Eni kepada merdeka.com, Minggu, (19/5).
Dalam aturan ini juga memungkinkan pemerintah untuk memecat PNS yang tidak menunjukkan kualitas kerja selama empat tahun. Eni sangat berharap peningkatan kinerja PNS tidak hanya sekadar wacana saja. Kualitas PNS dinilai masih sangat jauh dari yang diharapkan, masih banyak PNS yang bekerja yang tidak mempunyai rasa memiliki sehingga tidak bekerja dengan maksimal.
"Harus diimplementasikan. Kalau hanya gembar-gembor saja tidak ada program yang jelas. Kita butuhkan dalam kebijakan bukan wacana. Kita butuh action. Itu yang akan terimplementasi di lapangan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan akan memecat PNS yang tidak meningkatkan kinerja dalam waktu empat tahun.
Sebelum dikeluarkan, PNS akan mendapatkan peringatan pertama apabila dalam waktu tiga tahun tidak menunjukkan performa yang meningkat. Penilaian akan didasarkan pada Satuan Kinerja Pegawai di tiap instansi.
"Kita akan mulai menerapkan, setiap orang punya satuan kinerja individu, penentuan kinerja, ada Satuan Kinerja Individu dan Satuan Kinerja Pegawai 3 tahun berturut-turut tidak perform dia diberikan peringatan satu, tahun keempat tidak lulus bisa diberhentikan," ujar dia saat menghadiri seminar dengan topik membangun birokrat yang berkualitas melalui perubahan di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, beberapa waktu lalu.
0
Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo
Sidang lanjutan perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi atas dua terdakwa, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/5). Di antara saksi adalah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Saksi lain adalah Elda Devianne Adiningrat (Komisaris Radina Niaga Mulia) dan Maria Elizabeth (Dirut Indoguna Utama). Kesaksian Luthfi dan Fathanah perlu untuk dikonfrontir dengan Elda dan Maria.
Sebelumnya, mentan Suswono, Luthfi, Fathanah, Elda dan Maria disebut-sebut mengikuti pertemuan pembahasan kuota impor di hotel Aryaduta. Menurut Maria, dalam kesaksian dirinya di persidangan sebelumnya, ibu dari Arya Abdi ini mengaku membahas peredaran daging celeng.
Maria mengaku uang Rp 1 miliar itu merupakan sumbangan untuk kemanusiaan, bukan terkait pengurusan kuota impor daging.
"AF minta tolong bantuan kemanusiaan untuk Papua dan Safari Dakwah PKS," ujar Maria.
Maria juga mengungkapkan beberapa kali Fathanah meminta uang kepada Maria melalui Elda untuk pengurusan kuota impor. Fathanah kemudian mengajukannya kepada para petinggi PKS termasuk Luthfi. Usai rapat di Lembang, Hilmi Aminuddin, Luthfi dan Mentan Suswono sepakat untuk membantu Indoguna Utama untuk menambah kuota. Namun sebagai gantinya, Maria harus mendukung dana PKS. Luthfi membantah semua tudingan. Berikut 4 bantahan Luthfi sebagai saksi yang dirangkum
0
"Benar, KPK juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik istri dan anak AAM," kata Jubir KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi, Rabu (9/1/2013).
Namun Johan mengaku tidak tahu mengapa rekening istri dan anak Andi ikut diblokir, termasuk apakah ada kemungkinan rekening mereka teraliri aliran uang proyek Hambalang.
"Mereka keluarganya. Kewenangan pemblokiran itu ada di penyidik," ujar Johan.
Andi yang menjadi pengguna anggaran dalam kasus Hambalang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama pejabat pembuat komitmen Deddy Kusdinar. Keduanya dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dalam proyek Hambalang.
0
Warga Berburu Baron"Sampai sore tadi belum tertangkap, tapi warga masih pada bawa senjata buat nembakin, cuman nggak kena-kena," kata Sudarno, aktivis dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), yang ikut membantu perburuan di lokasi, saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (9/1/2013).
Menurut Sudarno, kondisi Baron memang sempat limbung setelah terkena obat bius dan peluru mimis dari warga tadi pagi. Namun siang hingga sore, monyet itu tetap bisa lolos dari kejaran warga dan perangkap yang sudah disiapkan tim JAAN.
"Malah makin sore, makin agresif, karena dia merasa terancam dengan tembakan warga. Harusnya nggak ditembakin," terangnya.
Tim dari JAAN pun memutuskan untuk menyudahi upaya penangkapan pada hari ini. Pihaknya sudah tak bisa menahan laju warga yang ingin menembaki Baron.
"Sekarang kita sudahi dulu, besok kita datang lagi. Mudah-mudahan bisa tertangkap hidup," harapnya.
Monyet yang diberi nama Baron itu lepas dari rantai pemiliknya sejak Selasa pekan lalu. Sudin Peternakan Jakbar memastikan ada dua warga yang diserang monyet milik pria bernama Iwan itu.
Sejumlah warga, petugas Sudin Peternakan, Kepolisian, hingga aktivis pecinta binatang sudah berusaha menangkap Baron dengan berbagai cara, termasuk dengan mendatangkan monyet betina bernama Siti untuk memancing Baron. Namun tak kunjung berhasil.
