0
Siswa SMK Negeri 2 Surabaya merakit mobil pikap jumbo pesanan di bengkel sekolah, Senin (9/1). Dengan dukungan yang maksimal, keahlian siswa SMK tersebut akan menghasilkan produk otomotif buatan Indonesia yang diakui dunia.
Quote:
KOMPAS.com
- Mobil jenis sport utility vehicle hasil rakitan siswa sekolah
menengah kejuruan yang kini menjadi kendaraan dinas Wali Kota Solo Joko
Widodo tidak dibuat dalam sehari. Mobil bermesin 1.500 cc itu hasil
kerja sama dan proses belajar siswa di 33 SMK di seluruh Indonesia
sejak 2009.
Mobil rakitan alias rekayasa siswa SMK mendadak naik daun. Seakan terjadi euforia di masyarakat, para pejabat dan selebriti berbondong-bondong memesan mobil Esemka. Bahkan, muncul desakan memproduksi massal dan menjadikan cikal bakal mobil nasional (mobnas).
Proyek mobil dalam negeri bukan hal baru karena pernah berkali-kali dicoba sejak tahun 1985. Sayangnya, semua proyek terhenti seperti yang dialami Timor dan Bimantara. Tidak adanya dukungan pemerintah dan sepinya pasar menjadi penyebab kegagalan mobnas.
Nasib serupa dialami sepeda motor Kanzen, hasil rakitan siswa SMK Negeri 4 Jakarta yang bekerja sama dengan industri. SMK ini pula yang mendapat tugas dari pemerintah merakit 200 mesin mobil Esemka.
Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Jakarta Wahidin Ganef berharap kali ini pemerintah dan masyarakat serius mendukung dan melindungi produk anak negeri. Perjuangan untuk memasarkan dan membuat diterima seterusnya oleh masyarakat akan berat mengingat akan ada pihak-pihak yang merasa terancam bisnisnya. ”Jika semua berkomitmen membuat mobil, pasti jadi. Pesawat saja bisa kita buat. Ini momen penting. Jangan sampai lewat dan kandas lagi,” kata Wahidin, Selasa (10/1).
SMK itu yakin mampu memproduksi massal mobil Esemka asalkan dikerjakan bersama-sama dengan semua SMK di Indonesia dan industri meski tidak bisa secepat produksi pabrik karena keterbatasan teknologi dan fasilitas peralatan. Produksi di SMK Negeri 4, kata Wahidin, sudah mirip pabrik, hanya prosesnya lebih sederhana karena disesuaikan dengan kondisi workshop (bengkel) dan peralatan.
”Kalau mesinnya ada di sekolah, apa pun bisa kami lakukan. Pemerintah perlu investasi untuk beli peralatan dengan teknologi terbaru. Tidak perlu investasi banyak karena setiap SMK sudah punya alat,” katanya.
Kendala SMK untuk memproduksi massal mobil Esemka, kata guru bidang Elektronika dan Industri di SMK Negeri 4 Jakarta, Agus Martoyo, hanya pada ketersediaan ruang produksi dan kecepatan. Apalagi, bengkel sekolah tidak didesain untuk berfungsi sebagai pabrik. Baginya yang terpenting adalah membangkitkan semangat siswa untuk menghasilkan sesuatu.
Kerja sama
Produksi mobil secara massal, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, tidak bisa dilakukan SMK sendirian, perlu kerja sama dengan BUMN atau swasta. Untuk memproduksi massal mobil Esemka, Kemdikbud mengajak kerja sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, serta BPPT. Saat ini mobil Esemka dalam tahap teknis dan administrasi, termasuk uji teknis kelayakan.
”Untuk mengembangkan produk anak negeri, perlu keteguhan perlindungan politik dan kebijakan afirmatif. Sayang kalau benih-benih ini tidak ditangkap dengan baik,” kata Nuh.
Menurut Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno, dari 9.800 SMK yang ada, 2.000 di antaranya siap bekerja sama dengan industri. Untuk perakitan mobil ada 33 SMK yang siap bermitra asalkan ada kebijakan yang berpihak pada pengembangan SMK. Kebijakan yang diharapkan, antara lain, pembebasan pajak impor suku cadang, termasuk impor barang kapital.
Berdasarkan roadmap pemerintah, sistem operasional SMK akan dibuat seperti industri. Pada industri, tidak semua komponen diproduksi sendiri, tetapi didistribusikan ke pihak lain, lalu dirakit di pabrik. Konsep serupa akan diaplikasikan di SMK. Komponen mesin dibuat di banyak titik SMK, lalu dikumpulkan dan dirakit di SMK integrator.
Bukan pabrik
Meski mampu memproduksi mobil secara massal, Nuh mengingatkan SMK sebagai institusi pendidikan tetap menjadi tempat belajar dan pencetak sumber daya manusia yang terampil. SMK bukan pabrik. Untuk meningkatkan kemampuan siswa, pemerintah mengalokasikan Rp 2,1 triliun bagi seluruh SMK. Dana itu untuk mengembangkan laboratorium, bengkel, dan pelatihan guru. Hal itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan mendasar pembelajaran siswa.
”Kebutuhan alat di SMK tidak pernah selesai karena ilmu dan teknologi berkembang terus. Yang penting kebutuhan dasar, seperti alat las dan mesin bubut, untuk jurusan otomotif. Kalau teknik dasar sudah dikuasai, mudah adaptasi teknologi terbarunya,” tutur Nuh.
Senada dengan Nuh, Wahidin menyatakan, SMK memang tidak bisa berfungsi sebagai pabrik karena SMK tetap menekankan proses pembelajaran. Jika pabrik bisa menyelesaikan satu mesin utuh dalam hitungan jam karena dikejar target, siswa SMK membutuhkan waktu tiga hari. Satu mesin yang minimal terdiri atas 146 komponen dikerjakan oleh tiga siswa. ”Fokusnya tetap pembelajaran. Namun, jika dibutuhkan, SMK siap untuk memproduksi,” ujarnya.
Mobil rakitan alias rekayasa siswa SMK mendadak naik daun. Seakan terjadi euforia di masyarakat, para pejabat dan selebriti berbondong-bondong memesan mobil Esemka. Bahkan, muncul desakan memproduksi massal dan menjadikan cikal bakal mobil nasional (mobnas).
Proyek mobil dalam negeri bukan hal baru karena pernah berkali-kali dicoba sejak tahun 1985. Sayangnya, semua proyek terhenti seperti yang dialami Timor dan Bimantara. Tidak adanya dukungan pemerintah dan sepinya pasar menjadi penyebab kegagalan mobnas.
Nasib serupa dialami sepeda motor Kanzen, hasil rakitan siswa SMK Negeri 4 Jakarta yang bekerja sama dengan industri. SMK ini pula yang mendapat tugas dari pemerintah merakit 200 mesin mobil Esemka.
Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Jakarta Wahidin Ganef berharap kali ini pemerintah dan masyarakat serius mendukung dan melindungi produk anak negeri. Perjuangan untuk memasarkan dan membuat diterima seterusnya oleh masyarakat akan berat mengingat akan ada pihak-pihak yang merasa terancam bisnisnya. ”Jika semua berkomitmen membuat mobil, pasti jadi. Pesawat saja bisa kita buat. Ini momen penting. Jangan sampai lewat dan kandas lagi,” kata Wahidin, Selasa (10/1).
SMK itu yakin mampu memproduksi massal mobil Esemka asalkan dikerjakan bersama-sama dengan semua SMK di Indonesia dan industri meski tidak bisa secepat produksi pabrik karena keterbatasan teknologi dan fasilitas peralatan. Produksi di SMK Negeri 4, kata Wahidin, sudah mirip pabrik, hanya prosesnya lebih sederhana karena disesuaikan dengan kondisi workshop (bengkel) dan peralatan.
”Kalau mesinnya ada di sekolah, apa pun bisa kami lakukan. Pemerintah perlu investasi untuk beli peralatan dengan teknologi terbaru. Tidak perlu investasi banyak karena setiap SMK sudah punya alat,” katanya.
Kendala SMK untuk memproduksi massal mobil Esemka, kata guru bidang Elektronika dan Industri di SMK Negeri 4 Jakarta, Agus Martoyo, hanya pada ketersediaan ruang produksi dan kecepatan. Apalagi, bengkel sekolah tidak didesain untuk berfungsi sebagai pabrik. Baginya yang terpenting adalah membangkitkan semangat siswa untuk menghasilkan sesuatu.
Kerja sama
Produksi mobil secara massal, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, tidak bisa dilakukan SMK sendirian, perlu kerja sama dengan BUMN atau swasta. Untuk memproduksi massal mobil Esemka, Kemdikbud mengajak kerja sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, serta BPPT. Saat ini mobil Esemka dalam tahap teknis dan administrasi, termasuk uji teknis kelayakan.
”Untuk mengembangkan produk anak negeri, perlu keteguhan perlindungan politik dan kebijakan afirmatif. Sayang kalau benih-benih ini tidak ditangkap dengan baik,” kata Nuh.
Menurut Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno, dari 9.800 SMK yang ada, 2.000 di antaranya siap bekerja sama dengan industri. Untuk perakitan mobil ada 33 SMK yang siap bermitra asalkan ada kebijakan yang berpihak pada pengembangan SMK. Kebijakan yang diharapkan, antara lain, pembebasan pajak impor suku cadang, termasuk impor barang kapital.
Berdasarkan roadmap pemerintah, sistem operasional SMK akan dibuat seperti industri. Pada industri, tidak semua komponen diproduksi sendiri, tetapi didistribusikan ke pihak lain, lalu dirakit di pabrik. Konsep serupa akan diaplikasikan di SMK. Komponen mesin dibuat di banyak titik SMK, lalu dikumpulkan dan dirakit di SMK integrator.
Bukan pabrik
Meski mampu memproduksi mobil secara massal, Nuh mengingatkan SMK sebagai institusi pendidikan tetap menjadi tempat belajar dan pencetak sumber daya manusia yang terampil. SMK bukan pabrik. Untuk meningkatkan kemampuan siswa, pemerintah mengalokasikan Rp 2,1 triliun bagi seluruh SMK. Dana itu untuk mengembangkan laboratorium, bengkel, dan pelatihan guru. Hal itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan mendasar pembelajaran siswa.
”Kebutuhan alat di SMK tidak pernah selesai karena ilmu dan teknologi berkembang terus. Yang penting kebutuhan dasar, seperti alat las dan mesin bubut, untuk jurusan otomotif. Kalau teknik dasar sudah dikuasai, mudah adaptasi teknologi terbarunya,” tutur Nuh.
Senada dengan Nuh, Wahidin menyatakan, SMK memang tidak bisa berfungsi sebagai pabrik karena SMK tetap menekankan proses pembelajaran. Jika pabrik bisa menyelesaikan satu mesin utuh dalam hitungan jam karena dikejar target, siswa SMK membutuhkan waktu tiga hari. Satu mesin yang minimal terdiri atas 146 komponen dikerjakan oleh tiga siswa. ”Fokusnya tetap pembelajaran. Namun, jika dibutuhkan, SMK siap untuk memproduksi,” ujarnya.
0Awesome Comments!