0
Jakarta Proses pengambilan keputusan rencana kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna DPR besok bisa jadi melalui voting. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat telah diperintahkan untuk hadir langsung di ruang rapat.
"Semua anggota diminta hadir," kata anggota Komisi III DPR dari FPD, Didi Irawadi, melalui telepon, Senin (26/3/2012).
Didi menegaskan keyakinan FPD bahwa mengurangi subsidi BBM merupakan solusi jangka pendek paling tepat untuk mensiasati lonjakan harga minyak dunia. Meski langkah tersebut otomatis menaikkan harga jual BBM kepada masyarakat yang merupakan kebijakan tidak populer dan bisa berdampak pada anjloknya popularitas PD selaku pendukung utama pemerintahan SBY-Boediono.
"Alokasi dana subsidi BBM bisa disalurkan ke program lain yang mendesak. Seperti perluasan infrastruktur di daerah-daerah, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya yang lebih membutuhkan subsidi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Sejauh ini PD mempunyai 'pengalaman buruk' dengan mitra koalisinya dalam setiap pengambilan keputusan melalui voting. Meski secara resmi partai mitra koalisi tersebut menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah, namun politisi mereka bisa memberikan suara yang bertolakbelakang
"Semua anggota diminta hadir," kata anggota Komisi III DPR dari FPD, Didi Irawadi, melalui telepon, Senin (26/3/2012).
Didi menegaskan keyakinan FPD bahwa mengurangi subsidi BBM merupakan solusi jangka pendek paling tepat untuk mensiasati lonjakan harga minyak dunia. Meski langkah tersebut otomatis menaikkan harga jual BBM kepada masyarakat yang merupakan kebijakan tidak populer dan bisa berdampak pada anjloknya popularitas PD selaku pendukung utama pemerintahan SBY-Boediono.
"Alokasi dana subsidi BBM bisa disalurkan ke program lain yang mendesak. Seperti perluasan infrastruktur di daerah-daerah, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya yang lebih membutuhkan subsidi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Sejauh ini PD mempunyai 'pengalaman buruk' dengan mitra koalisinya dalam setiap pengambilan keputusan melalui voting. Meski secara resmi partai mitra koalisi tersebut menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah, namun politisi mereka bisa memberikan suara yang bertolakbelakang
0Awesome Comments!