Perkara Hambalang Tak Menyandera Demokrat!

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai, kasus proyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, sama sekali tak menyandera Partai Demokrat. Pasalnya, kata Pasek, proyek itu sudah ada sebelum Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden pada 2004 lalu.

Kami tidak merasa tersandera sama Hambalang. Ini kasus lama. Hambalang ini bukan barang baru. Hambalang ada kan sebelum Partai Demokrat ada.

-- I Gede Pasek Suardika

"Kami tidak merasa tersandera sama Hambalang. Ini kasus lama. Hambalang ini bukan barang baru. Hambalang ada kan sebelum Partai Demokrat ada," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Sebelumnya, politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, kasus Hambalang dan wisma atlet SEA Games telah menyandera partainya. Untuk itu, Ruhut meminta semua kader Demokrat yang disebut-sebut terlibat agar mundur dari jabatan yang tengah dipegang.
Pasek mengatakan, penetapan lokasi di Hambalang sudah dilakukan sejak masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Dua Menteri Pemuda dan Olahraga di masa SBY, yakni Adhayaksa Dault dan Andi Mallarangeng, lanjut dia, hanya melanjutkan proyek.
"Zaman Pak Adhyaksa belum berjalan. Kenapa, karena dananya belum berjalan, sertifikat belum selesai, masalah tanah di situ belum selesai. Zaman Pak Andi ini selesai, otomatis sertifikat selesai," kata Ketua Komisi III DPR itu.
Tak ada perpecahan
Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua, mengatakan tidak ada perpecahan di tubuh Demokrat terkait desakan Ruhut agar kader yang terlibat kasus Hambalang dan wisma atlet mundur. Max menilai, desakan Ruhut itu wajar lantaran merupakan wilayah politik.
"Kita tunggu prosesnya saja, biar berjalan. Ini kan wilayah politik juga, biarlah politik berjalan dulu. Kalau Ruhut wajar saja seperti itu," kata Max.